JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin langsung Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara luring dan daring di Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri pada Senin, (14/8/2023) kemarin
Siti Nurjanah selaku Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Jepara beserta perwakilan dinas terkait turut hadir secara daring dalam rapat tersebut.
Dalam pengantarnya, Mendagri menyinggung soal daerah berpotensi terdampak kekeringan karena dampak siklus El Nino. Puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada September tersebut akan berdampak pasokan pangan. Hal tersebut diprediksi turut memengaruhi laju inflasi di daerah.
“Kita harus konsisten. Inflasi ini bergerak dan kita sudah ada di posisi yang baik 3,08% (year on year) dan ini harus kita kendalikan kalau tidak akan melonjak lagi”, kata Mendagri.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti pun senada dengan Mendagri.
"El Nino dan gelombang pasang ternyata berdampak pada gangguan suplai," kata Widyasanti.
Widyasanti pun memaparkan bahwa Indonesia menempati peringkat 63 dari 81 negara yang sudah merilis inflasi di Juli 2023. Pada bulan Juli, musim liburan ternyata memengaruhi biaya transportasi khususnya angkutan udara memberikan andil inflasi 1,17% dari 3,08%. Bulan Juli dibandingkan dengan tahun lalu (year on year) inflasi komponen harga bergejolak mengalami deflasi bahkan terendah selama 2023 sebesar 0,17%.
Menurut BPS, sejumlah komoditas yang menyebabkan kenaikan harga pada Juli sampai minggu kedua Agustus di sejumlah kabupaten/kota antara lain cabe rawit pada 44 kabupaten/kota karena gangguan pasokan, ikan kembung di 23 kabupaten/kota, telur ayam ras 20 kabupaten/kota.
Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP), posisi hari ini sebanyak 800.000 ton di Gudang Bulog. Namun, sudah ada perjanjian dengan eksportir sehingga total stok CBP ada pada 1.321.561 ton dimana 56.713 ton merupakan stok komersial sedangkan 1.264.848 juta merupakan cadangan beras pemerintah.
"Ini bisa diakses untuk kegiatan intervensi pasar," kata Epi.
Sarwo Edhy selaku Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan harga rata rata pangan nasional untuk komoditas pokok dan strategis normal. Misalnya beras premium di zona satu ada penurunan 7,6% dari harga eceran tertinggi (HET) dimana Rp13.900 namun harga rata-rata berdasarkan panel harga pangan Bapanas sebesar Rp12.843.
Ia juga menyinggung perihal penggunaan dana dekonsentrasi tahun anggaran 2023 untuk pengendalian inflasi. Dana tersebut merupakan dana dari pusat untuk keperluan tertentu, dalam hal ini untuk pengendalian inflasi. Hal lain yang ditekankan adalah untuk segera mempercepat realisasi dan penyelesaian SK KPA.
"Kami mengimbau untuk gubernur agar melakukan gerakan pasar murah menggunakan dana dekonsentrasi yang sudah diberikan Bapanas", kata Edhy.
Bambang Wisnu Broto Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan turut menjelaskan sampai Agustus 2023 terpantau stabil. Perkembangan harga minyak goreng menyumbang deflasi kecuali pada Januari 2023 lalu. Sampai dengan 11 Agustus 2023 Minyak goreng curah Rp14.571 per liter atau turun 1,30%, Minyakkita Rp15.147 naik 0,19%, sedangkan minyak goreng premium Rp20.752 turun 0.32%.
"Kami terus menerus berkomitmen untuk memenuhi distribusi alokasinya memenuhi paling tidak seperti bulan Juni yakni pada kisaran 246.360 ton", kata Broto.
Wakil Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Helfi Assegaf menerangkan hasil temuan yang jadi info aktual pada pengendalian inflasi. Isu tersebut misalnya adanya penyimpangan pada pupuk bersubsidi pada saat El Nino. Karena temuan lapangan mendapatkan bahwa beberapa orang menjual pupuk subsidi ke wilayah Jawa Barat dengan harga melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
Selain itu, adanya isu kelangkaan dan kenaikan beras yang disebabkan banyaknya penggilingan padi yang gulung tikar karena harga beras terlalu tinggi dan biaya produksi di tingkat petani yang telah naik.
Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) Raden Febrytrianto juga mendeskripsikan rekapitulasi pendampingan hukum yang telah dilakukan oleh JAM Datun. Menurutnya, dari sebanyak 1.796 pendampingan hukum, terbanyak ada pada Sumatra Utara yaitu sejumlah 232, diikuti Jawa Tengah 209 kasus, dan Nusa Tenggara Timur sebanyak 145. Pendampingan hukum tersebut salah satunya terkait konsultasi dan mitigasi terkait penyusunan program dan anggaran.
“Kepala daerah diimbau membuat juklak/juknis sebagai pedoman penggunaan Belanja Tidak Terduga,” kata Febry
Brigjen TNI Dr. Eko Nursanto perwakilan Panglima TNI menjelaskan peran TNI dalam mendukung pengendalian inflasi. Dia menjelaskan beberapa langkah konkret yang telah dilakukan TNI dalam mendukung pengendalian inflasi antara lain, pendampingan dalam ketahanan masyarakat, membantu penyaluran bantuan sosial, pembekalan bela negara, membantu kelancaran distribusi bahan pangan, memelihara kemanunggalan TNI-Rakyat melalui komunikasi sosial, dan membantu pemerintah dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan nasional.
Posting Komentar